Tindakan penarikan tarif tidak resmi oleh oknum masyarakat di destinasi rekreasi unggulan memicu gelombang keluhan tajam dari para pengunjung area wisata. Praktik ilegal berupa Kawasan Lembang yang diwarnai penarikan uang parkir dan tiket masuk tanpa bukti pembayaran sah ini dinilai sangat merusak citra pariwisata daerah. Banyak wisatawan mengunggah pengalaman tidak menyenangkan mereka ke media sosial hingga menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat luas. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian didesak untuk segera mengambil tindakan tegas guna menertibkan para pelaku pungutan liar tersebut.
Para pengelola bus pariwisata dan pengemudi kendaraan pribadi mengaku dipaksa membayar tarif parkir hingga berlipat ganda dari tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Keberadaan oknum di Kawasan Lembang yang meresahkan ini membuat pengunjung merasa tidak nyaman dan ragu untuk kembali berkunjung ke lokasi rekreasi populer tersebut. Asosiasi pelaku usaha pariwisata khawatir jika praktik kejahatan ini dibiarkan, tingkat kunjungan wisatawan akan merosot tajam pada masa liburan mendatang. Penertiban menyeluruh dan penempatan petugas keamanan di lokasi rawan menjadi solusi mendesak yang harus dieksekusi.
Dinas pariwisata bersama kepolisian resor setempat langsung merespons keluhan publik dengan menggelar operasi penertiban gabungan di seluruh kantong parkir rekreasi. Penertiban di Kawasan Lembang tersebut berhasil mengamankan belasan oknum juru parkir liar beserta barang bukti uang tunai hasil pungutan tidak resmi. Pihak kepolisian menegaskan bahwa para pelaku akan diproses secara hukum demi memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku kejahatan pariwisata. Papan informasi tarif resmi parkir kini dipasang di titik-titik strategis agar dapat dilihat langsung oleh pengunjung.
Warga dan pelaku usaha pariwisata resmi mendukung penuh upaya pembersihan area rekreasi dari berbagai bentuk aksi pemerasan yang merugikan semua pihak. Keberhasilan menjaga kenyamanan dan ketertiban area wisata akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Pemerintah kota berjanji akan memperketat pengawasan serta menerapkan sistem pembayaran parkir secara elektronik guna menutup peluang terjadinya pungutan liar. Layanan aduan cepat bagi wisatawan juga telah diaktifkan secara penuh.
Dengan semakin tertata dan amannya area rekreasi unggulan, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga dapat kembali pulih sepenuhnya. Pengawasan secara berkala oleh aparat kepolisian dan satpol PP akan terus dipertahankan terutama pada akhir pekan dan hari libur nasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim pariwisata yang sehat, ramah, dan berkelanjutan. Pariwisata yang bersih dari pungli akan membawa kemajuan bagi seluruh daerah.